MOU/PKS PA. SUMBAWA dengan KEMENAG dan DISDUKCAPIL Kab. Sumbawa

Pengadilan Agama Sumbawa Besar Perkuat Sinergi Pelayanan, Tandatangani PKS/MoU dengan Disdukcapil Kab. Sumbawa dan Kemenag Kab. Sumbawa

Selengkapnya

KETUA PA SUMBAWA HADIRI UPACARA HARI ULANG TAHUN KAB. SUMBAWA KE - 67

Selengkapnya

MoU/PKS PA. SUMBAWA DENGAN LAPAS KELAS II A KAB. SUMBAWA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar Jalin Kerja Sama dengan Lapas Kelas IIA Kabupaten Sumbawa

Selanjutnya

PA. Sumbawa Besar Ikuti Penandatanganan Pakta Integritas Serentak

Selanjutnya

ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah melaksanakan Zona Integritas sejak tahun 2017 Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan ditahun 2020 PA Sumbawa Besar mencanangkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

‹ ›

Home

CCTV PA. Sumbawa Besar

poster untuk website 1

BANER LAPORKAN BUAT WEBSITE 01

survey TW I 2026

6. Nilai organisasi

Program Prioritas Ditjen Badilag 2025

Add a heading

VIDEO LAYANAN

PENGUMUMAN

Pengumuman Lainnya

ARTIKEL

Pengadilan Agama Sumbawa Besar Perkuat Sinergi Pelayanan, Tandatangani PKS/MoU dengan Disdukcapil Kab. Sumbawa dan Kemenag Kab. Sumbawa

Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Hadiri Upacara Peringatan HUT Kabupaten Sumbawa ke-67 Tahun

Pengadilan Agama Sumbawa Besar Jalin Kerja Sama dengan Lapas Kelas IIA Kabupaten Sumbawa

PA. Sumbawa Besar Ikuti Penandatanganan Pakta Integritas Serentak

Pengadilan Agama Sumbawa Besar Jalin Perpanjangan Kerja Sama dengan BSI Cabang Sumbawa

Artikel Lainnya

Informasi Cepat

Jam Kerja

jam operasional 1

PIMPINAN PENGADILAN

Brosur dan Informasi

Kegiatan Pengadilan

03:Jan

Mengikuti Upacara Kegiatan Hari Amal Bakti Kemenag Kab. Sumbawa Jan 2026

07:Jan

Penandatanganan MoU PA. Sumbawa dengan LAPAS Kelas II Kab. Sumbawa Jan 2026

22:Jan

Menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kab. Sumbawa ke 67 Jan 2026

02:Feb

Sidang Keliling di Desa Serading Feb 2026

Social Media

@FB.PA.Sumbawa

@IG.PA.Sumbawa

@Ytb.PA.Sumbawa Media

SISTEM SURVEY TERINTEGRASI

Statistik Web

Hari ini

Minggu ini

Bulan ini

Jumlah

555

11642

23148

1011555

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.