PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR KELAS I B
Jl. BUNGUR NOMOR 4B. TELP./ FAX. (0371) 21866/21204
Website: http//www.pa-sumbawabesar.go.id
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR
TAHUN 2020
BIDANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
LINK
AREA I
MANAJEMEN PERUBAHAN
1
Tim Kerja ZI-WBK/WBBM
a. SK Tim ZI
b. Mekanismen Penentuan TIM ZI
2
Dokumen Rencana Pembangunan ZI-WBK/WBBM
a. Rencana Kerja ZI
b. Adanya Target dalam Renja ZI
c. Media Sosialisasi ZI
3
Pemetaan dan Evaluasi Pembangunan WBK dan WBBM
a. Laporan Kegiatan LKE ZI
b. Monev LKE ZI
c. Lapaoran Tindaklanjut Monev ZI
4
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
a. Peran pimpinan sebagai role model
b. Penetapan Agen Perubahan
c. Budaya Kerja dan Pola Pikir
d. Keterlibatan Anggta dalam pembangunan ZI
AREA II
PENATAAN TATA LAKSANA
Standar Operasional Prosedur
a. Bisnis Proses
b. Standar Operasional Prosedur (SOP)
c. Monitoring dan Evakluasi SOP
E-Office
a. Pengukuran kinerja menggunakan TI
b. Operasional manajemen SDM Menggunakan TI
c. Pelayanan Publik Menggunakan TI
d. Monev Pemenfaatan TI
Keterbukaan Informasi Publik
a. Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik
b. Monev Keterbukaan Informasi Pubblik
AREA III
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
Perencanaan Kebutuhan Pegawai
a. Analisis Jabatan dan beban Kerja
b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen disusun perjabatan
c. Monev penempatan SDM
Pola Mutasi
a. Mutasi Pegawai antar jabatan
b. Mutasi Pegawai memperhatikan Kompetensi
c. Monev Kegiatan Mutasi dan Promosi
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
a. Analisis kebutuhan diklat pengembangan Kompetensi
b. Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai
c. Persentase kesenjangan kompetensi dengan standar yang ditetapkan
d. Kesempatan mengikuti diklat pengembangan
e. Pola usulan pengembangan kompetensi
f. Monev pengembangan kompetensi
Penetapan Kinerja Individu
a. Penetapan Kinerja Individu
b. Pengukuran Kinerja Individu (SKP)
c. Pengukuran Kinerja individu secara priodik
d. Penilaian Kinerja Individu dijadikan dasar pemberian reward
5
Penegakan Aturan Disiplin Pegawai
6
Sistem Informasi kepegawaian (SIK)
AREA IV
PENGUATAN AKUNTABILITAS
Keterlibatan Pimpinan
a. Keterlibatan pimpinan penyusunan perencanaan
b. Keterlibatan Pimpinan Penyusunan Penetapan Kinerja
c. Keterlibatan pimpinan memantau capaian kinerja
Pengelolaan Akuntabilitas kinerja
a. Dokumen Perencanaan Kinerja
b. Dokumen perencanaan berorientasi hasil
c. Indikator Kinerja Utama (IKU)
d. IKU telah SMART
e. Laporan Kinerja (LK) Telah disusun Tepat waktu
f. Lapoaran Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP)
g. Diklat SDM yang Menangani SAKIP
h. Pengelolan Akuntabilitas Kinerj oleh SDM yg Kompeten
AREA V
PENGUATAN PENGAWASAN
Pengendalian Gratifikasi
a. Pablic campaign pengendalian gratifikasi
b. Implementasi pengendalian gratifikasi
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
a. Telah dibangun lingkungan pengendali
b. Telah Dilakukan Penilaian Resiko
c. Identifikasi Pengendalian Resiko
d. Sosialisasi SPI
Pengaduan Masyarakat
a. Implementasi Pengaduan Masyarakat
b. Tindaklanjut Pengaduan
c. Monev Penanganan Pengaduan Masyarakat
d. Hasil Evaluasi Pengaduan Msyarakat
Whistle Blowing Sistem
a. Internalisasi WBS
b. Penerapan WBS
c. Evaluasi Penerapan WBS
d. Hasil Evaluasi Penerapan WBS
Penanganan Benturan Kepentingan
a. Identifikasi Penanganan Benturan kepentingan
b. Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan
c. Implementasi Penangan Benturan Kepentingan
d. Evaluasi Penangan Benturan Kepentingan
e. Hasil Evaluasi Penangan Benturan Kepentingan
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
AREA VI
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Standar Pelayanan
a. Terdapat Kebijakan Standar pelayanan
b. Standar Pelayanan Telah Dimaklumankan
c. Terdapat SOP Pelaksanaan Standar layanan
d. Dilakukan Reviu Atas Standar Layanan
Budaya Pelayanan Prima
a. Sosialisasi Penerapan Budaya Kerja
b. Akses Informasi Layanan yang Mudah
c. Terdapat Reward dan Funishment
d. Terdapat Sarana Layanan Terpadu
e. Inovasi Pelayanan
Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
a. Dilakukan SKM terhadap Pelayanan
b. Hasil SKM dapat diakses secara Terbuka
c. Tindaklanjut Hasil Survei SKM
AREA VI I
KOMPONEN HASIL
Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN
a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survey Eksternal)
b. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Yang Ditndaklanjuti
Kualitas Pelayanan Publik
a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey Eksternal)
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian cepat Dokumen Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan Pengadilan Lainnya di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
