logo mahkamah agung website ramah difable
Proses Berperkara

Berita Terkini

Articles

Kepanitraan Hukum

PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

 

PANITERA MUDA HUKUM

 

Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama dan tugas lain di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Hukum antara lain :

 

 

  1. Membantu wakil panitera dalam penyelenggaraan administrasi kepaniteraan Hakim
  2. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
  3. Memimpin satuan kerja Kepaniteraan Hukum
  4. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun
  5. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
  6. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan
  7. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan
  8. Memantau pelaksanaan tugas bawahan
  9. Menerima, mencatat, mengolah, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk/keluar bagian Kepaniteraan
  10. Mengumpulkan bahan pembinaan Hukum Agama Islam tentang Peradilan Agama
  11. Memberikan pelayanan tenaga Rohaniwan Islam sesuai dengan petunjuk atasan
  12. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait
  13. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul\
  14. Mengevaluasi prestasi kerja bawahannya
  15. Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya pada setiap akhir tahun
  16. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan
  17. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
  18. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
  19. Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, daftar notaris, nasehat hukum serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  20. Menyusun, membuat dan mengirim laporan perkara sesuai jadwal pembuatan dan pengiriman laporan yang telah ditetapkan seperti :
    1. Laporan keadaan perkara (L1-PA1)
    2. Laporan perkara yang dimohon banding (L1-PA2);
    3. Laporan perkara yang dimohon kasasi (L1-PA3);
    4. Laporan perkara yang dimohon PK (L1-PA4);
    5. Laporan perkara yang dimohon eksekusi (L1-PA5);
    6. Laporan keuangan perkara (L1-PA7)
    7. Laporan jenis perkara (L1-PA8)
    8. Laporan penyebab terjadinya perceraian (model B.4)
    9. Laporan biaya yang disetor ke kas Negara (model B.5)
    10. Laporan pertanggungjawaban kas iwadl
    11. Laporan PP. No.10 Tahun 1983 perkara khusus
  21. Mengirim salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat/pemohon dan tergugat/termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan.
  22. Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pelaporannya serta melaksanakan pemeriksaan pengaduan atas perintah dari pimpinan pengadilan (ketua) atau pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan KMA 076/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang pedoman pelaksanaan pengaduan lembaga peradilan.
  23. Membuat register pengaduan masyarakat.

Fokus Pengumuman

  • +


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

ColorsPencarian cepat Dokumen Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan Pengadilan Lainnya di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Kunjungi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia  

Agenda Pimpinan




CONTOH FORMAT PERKARA PA. SUMBAWA BESAR